Masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) I Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menghadapi tantangan besar dalam sektor pendidikan, terutama terkait keterbatasan fasilitas Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ada. Minimnya jumlah SMA di wilayah ini membuat masyarakat kesulitan dalam mendapatkan akses pendidikan yang memadai.
Anggota DPRD Kutai Timur, Julfansyah, melontarkan kritik tajam terhadap program bimbingan teknis (bimtek) yang kerap digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Yosep Udau, menjelaskan bahwa Peraturan Daerah (Perda) yang baru disahkan mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan akan fokus pada pencegahan kebakaran di area pemukiman.
Edy Markus Palinggi menegaskan, reses kali ini menjadi kesempatan penting untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah, memastikan bahwa program yang dilaksanakan pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka.
Soal Pelabuhan Kenyamukan, Novel Tyty Paemboan Tekankan Pengelolaan Baik untuk Maksimalkan PAD Kutim
Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Novel Tyty Paemboan, menegaskan pentingnya pengelolaan yang baik terhadap Pelabuhan Kenyamukan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutim.
Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Eddy Markus Palinggi, berkomitmen untuk terus memperjuangkan perbaikan fasilitas umum, khususnya di Kecamatan Sangatta Utara.
Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Julfansyah, menegaskan bahwa sektor pertanian harus menjadi prioritas pembangunan di Kutim, mengingat perannya yang krusial dalam perekonomian daerah.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengadakan pertemuan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, baru-baru ini, guna membahas berbagai program pendidikan unggulan yang akan dilaksanakan di daerah tersebut.
Yusri Yusuf, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dari Daerah Pemilihan (Dapil) II, yang meliputi Kecamatan Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Rantau Pulung, dan Bengalon, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan peningkatan sektor pertanian, perkebunan, dan infrastruktur di wilayahnya.
Edy Markus mengungkapkan bahwa salah satu kekhawatiran utama dalam sengketa ini adalah adanya kemungkinan tumpang tindih lahan dengan perusahaan lain yang beroperasi di wilayah tersebut, seperti PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Tawabu Mineral Resources. Tumpang tindih lahan ini dapat memperburuk proses verifikasi dan pembebasan lahan oleh PT KIM.