Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Julfansyah, menyoroti besarnya potensi sektor pertanian di Daerah Pemilihan (Dapil) 3, yang meliputi Kecamatan Muara Ancalong, Busang, Muara Bengkal, Long Mesangat, dan Batu Ampar.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Novel Tyty Paembonan, mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan fasilitas kesehatan secara merata hingga ke wilayah pedalaman Kutim.
Penghapusan pengangkatan pegawai honorer oleh pemerintah mulai berdampak serius di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Salah satu sektor yang terkena imbas adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan), yang kini menghadapi keterbatasan jumlah personel untuk menangani tugas-tugas pemadaman kebakaran.
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kutai Timur (Kutim) 2024 semakin dekat. Ketua Komisi A DPRD Kutim, Eddy Markus Palinggi, mengimbau masyarakat untuk menjaga suasana damai dan sejuk selama pesta demokrasi ini berlangsung.
Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) untuk tahun 2024 menunjukkan angka yang masih jauh dari target.
Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Novel Tyty Paembonan, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi petugas pemadam kebakaran yang masih kekurangan alat pelindung diri (APD) standar.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Eddy Markus Palinggi, berkomitmen untuk mempercepat realisasi pembangunan sarana dan prasarana umum, terutama di Kecamatan Sangatta Utara.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Novel Tyty Paemboan, menyampaikan dukungannya agar Pelabuhan Kenyamukan Sangatta dapat menjadi bagian dari program Tol Laut yang digagas oleh Presiden Joko Widodo.
Anggota DPRD Kutai Timur, Julfansyah, mengusulkan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai langkah strategis untuk menanggulangi kemiskinan di Kutim.
DPRD Kutai Timur (Kutim) telah resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan menjadi Peraturan Daerah (Perda).