Anggota DPRD Kutim, Yusuf T Silambi, memberikan tanggapan positif terkait langkah pemerintah untuk menambah anggaran dan personil pada Satuan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kutim.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Pandi Widiarto, menanggapi keluhan yang diterima pihaknya mengenai rendahnya Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterima oleh dokter berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, Syaiful Bakhri, menegaskan pentingnya penjaringan data yang selektif dan akurat dalam program bantuan rumah layak huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Yusri Yusuf, memiliki komitmen kuat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) II, yang sebagian besar warganya bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman, menilai potensi besar galian C di Kutim bisa menjadi solusi efisien dalam memenuhi kebutuhan material konstruksi, seperti batu dan pasir.
Anggota DPRD Kutim, Novel Tyty Paembonan, tetap optimistis bahwa serapan anggaran akan meningkat meski penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Kutim baru mencapai 29,47 persen hingga triwulan ketiga 2024.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jimmi, menegaskan bahwa Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD periode 2019-2024 tidak hilang, melainkan terhambat masalah realisasi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Kutim memiliki tingkat pengangguran yang cukup mengkhawatirkan, terutama di kelompok tenaga kerja berpendidikan tinggi. Hal ini dinilai sebagai tantangan besar yang harus segera diatasi oleh pemerintah daerah.
Anggota DPRD Kutai Timur, Julfansyah, berkomitmen memperjuangkan perbaikan jalan rusak yang menghubungkan Kecamatan Muara Bengkal dan Batu Ampar. Jalan yang kini berstatus Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan ini menjadi kendala utama bagi masyarakat yang kesulitan mengakses transportasi dan perekonomian.